GEMPA BUMI DI ACEH
Dari hasil monitoring BMKG, gempa bumi susulan sudah terjadi sebanyak 10 kali. Gempa sangat kuat dirasakan selama lima belas detik di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie.
"Data kerusakan bangunan dan korban masih akan bergerak naik mengingat kerusakannya yang masif," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam konferensi pers perkembangan penanganan gempa Kabupaten Pidie Jaya di Jakarta, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu, 7 Desember 2016.
Sampai dengan pukul 13.10 WIB, gempa Aceh mengakibatkan 52 orang meninggal dunia, 73 orang luka berat, 200 orang luka ringan, sekitar 10 ribu orang terdampak.
"Korban terdiri dari anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia dengan jenis kelamin yang beragam," kata Sutopo.
Secara rinci, jumlah korban di Kabupaten Pidie Jaya yaitu 50 orang meninggal (empat korban teridentifikasi dan lainnya pendataan), 70 orang luka berat, dan 122 orang luka ringan. Sementara korban di Kabupaten Bireuen, dua orang meninggal dunia, tiga orang luka berat, 78 orang luka-luka, dan 10 ribu santri terdampak.
Gempa juga mengakibatkan 105 unit ruko roboh, 123 rumah rusak berat hingga roboh, 14 masjid rusak berat hingga roboh, satu RSUD Pidie Jaya rusak berat, dan satu unit sekolah roboh. Secara rinci, di Kabupaten Pidie Jaya terdapat 105 unit ruko roboh, 86 rumah rusak berat, 13 bangunan masjid roboh, satu RSUD rusak berat dan beberapa ruas jalan mengalami keretakan. Di Kabupaten Bireuen, dua unit rumah roboh, satu masjid rusak berat, satu unit kampus STAI Al-Azziziyah roboh, dan 35 rumah rusak berat.
Pusat Gempa Sutopo menjelaskan pusat gempa Kabupaten Pidie Jaya yang terjadi Rabu, 7 Desember 2016 pukul 05.03 WIB terjadi di darat dan berkekuatan 6,4 SR dengan mekanisme gempa sesar mendatar. Setelah itu terjadi 12 kali gempa susulan dengan kekuatan kecil. "Itu merupakan hal wajar dalam rangka mencari keseimbangan sistem tektonik," ujar Sutopo.
Dia menjelaskan pusat gempa yang berasal di darat menyebabkan dampak getaran dalam merusak pemukiman penduduk menjadi signifikan. "Intensitasnya mencapai 6 hingga 7 skala MMI (Modified Mercalli Intensity) sehingga bangunan yang tidak didesain tahan gempa roboh," kata Sutopo.
Pusat gempa berasal sesar Samalanga-Sipopok yang aktif, meskipun pergerakannya tidak secepat sesar-sesar di laut. Pergerakan sesar tersebut dari Barat Daya ke Timur Laut.
saurce: http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/12/07/korban-meninggal-dunia-gempa-aceh-bertambah-jadi-52-orang-387127
KERUSAKAN LINGKUNGAN
Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban stu di Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, sejumlah industri di Semarang juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu enam bulan sekali, menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Semarang. “Kalau sebuah kawasan industri sudah beroperasi sebelum melakukan studi Amdal, Bapedalda tidak bisa berbuat apa-apa.
Kami paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami lakukan. Terus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul,” kata Mohammad Wahyudin, Kepala Sub-Bidang Amdal, Bapedalda Semarang, Kamis (1/8), di Semarang. Wahyudin menceritakan, kawasan industri di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, misalnya, sejak beroperasi dua tahun lalu hingga saat ini belum mempunyai Amdal.
Padahal, menurut Wahyudin, salah satu syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban melaksanakan studi Amdal. “Bapedalda berkali-kali menelpon pengelola kawasan industri tersebut, menanyakan kelengkapan dokumen Amdal mereka.Namun, sampai sekarang, jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi Amdal, bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah,” ujarnya. Wahyudin menyayangkan sikap pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan studi Amdal.
Menurut dia, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada Bapedalda. Wahyudin mengatakan, kawasan industri di Terboyo, misalnya, tidak pernah menyampa ikan laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada lingkungan, kepada Bapedalda.
Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan industri kecil (LIK) di Bugangan Baru. Keadaan tersebut, menurut Wahyudin, mengakibatkan Bapedalda tidak bisa mengetahui perkembangan di kedua kawasan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah kawasan industry sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi. Ia menambahkan, industri kecil, seperti industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun, selama ini, orang terlalu sering hanya menyoroti industry berskala besar.
Kami paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami lakukan. Terus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul,” kata Mohammad Wahyudin, Kepala Sub-Bidang Amdal, Bapedalda Semarang, Kamis (1/8), di Semarang. Wahyudin menceritakan, kawasan industri di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, misalnya, sejak beroperasi dua tahun lalu hingga saat ini belum mempunyai Amdal.
Padahal, menurut Wahyudin, salah satu syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban melaksanakan studi Amdal. “Bapedalda berkali-kali menelpon pengelola kawasan industri tersebut, menanyakan kelengkapan dokumen Amdal mereka.Namun, sampai sekarang, jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi Amdal, bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah,” ujarnya. Wahyudin menyayangkan sikap pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan studi Amdal.
Menurut dia, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada Bapedalda. Wahyudin mengatakan, kawasan industri di Terboyo, misalnya, tidak pernah menyampa ikan laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada lingkungan, kepada Bapedalda.
Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan industri kecil (LIK) di Bugangan Baru. Keadaan tersebut, menurut Wahyudin, mengakibatkan Bapedalda tidak bisa mengetahui perkembangan di kedua kawasan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah kawasan industry sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi. Ia menambahkan, industri kecil, seperti industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun, selama ini, orang terlalu sering hanya menyoroti industry berskala besar.
source: http://andridwiputra.blogspot.co.id/2016/09/contoh-kasus-kerusakan-lingkungan-tanpa.html
PERUBAHAN KURIKULUM 2013 KE 2016
Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan ujian nasional akan didesentralisasi. Namun, keputusan akhir soal tersebut akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas pekan ini. "Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah diputuskan agar UN didesentralisasi," kata Jokowi saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 27 November 2016.
Jokowi mengatakan keputusan di tingkat Kementerian itu akan dibawa dalam rapat kabinet terbatas. Rencananya, rapat terbatas tersebut akan dilakukan pada pekan ini. "Nanti akan kami rapatkan dalam minggu ini dalam rapat terbatas, kemudian akan diputuskan," kata Jokowi.Saat berada di Makassar, Sabtu kemarin, Jokowi mengakui telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait dengan rencana penghapusan ujian nasional. Dia mengatakan akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan.
"Harus ada rapat terbatas yang nantinya kita putuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita. Kalau diperlukan, dilakukan," kata Jokowi, Sabtu kemarin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sedangkan saat ini sudah banyak sekolah yang levelnya di atas standar nasional berdasarkan nilai integritas dan skor akademik.
"Persoalannya adalah sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi integritas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional. Lah kalau sudah begitu apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan enggak perlu," kata Muhadjir Effendy setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 25 Oktober 2016.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar